Komite Sekolah

I. PENGERTIAN DAN NAMA

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;

2. Nama Komite Sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing –Masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepaktati.

3. BP3, Komite sekolah dan/ atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.  

II.KEDUDUKAN DAN SIFAT

1.  Komite Sekolah dapat berkedudukan di satu satuan pendidikan:

2.  Komite Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan

   pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan – satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan , atau karena pertimbangan lainnya;

3. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.  

III.TUJUAN

1. Komite Sekolah bertujuan untuk : Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan;

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.  

IV.FUNGSI DAN PERAN Komite Sekolah berperan sebagai :

1. Pemberi petimbangan ( advisory agency ) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;

2. Pendukung ( suppoting agency ), baik yang berwujud financial,pemikiran maupun tenaga dalam penyelengaraanpendidikan di satuan pendidikan.

3. Pengontrol ( controlling agency ) dalam rangka transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.  

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat ( perorangan/ organisasi/ dunia usaha/dunia industri ) dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : a. kebijakan dan program pendidikan; b. Rencana Angaran Pendidikan dan Belanja Sekolah ( RAPBS); c. kriteria kinerja satuan pendidikan; d. kriteria tenaga kependidikan; e. kriteria fasilitas pendidikan, dan; f. hal lain yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

 V. ORGANISASI

1. Keanggotaan Komite sekolah: a. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas :

 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari :

a) Orang tua/ wali peserta didik;

b) Tokoh masyarakat;

c) Tokoh pendidikan;

d) Dunia usaha/ industri;

e) Organisasi profesi tenaga pendidikan;

f) Wakil alumni;

g) Wakil peserta didik.

  2) Unsur dewan guru, yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah ( maksimal 3 orang ).

   b.  Anggota Komite Sekolah sekurang – kurangnya berjumlah 9 ( sembilan ) orang dan jumlahnya gasal.

2. Kepengurusan Komite Sekolah :

 a. Pengurus sekurang – kurangnya terdiri atas :

1) Ketua;

2) Sekretaris;

3) Bendahara;

 b.  Pengurus dipilih dari dan oleh anggota; c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.  

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

a. Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART

b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang – kurangnya memuat :

 1) Nama dan tempat kedudukan;

 2) Dasar, tujuan dan kegiatan;

 3) Keanggotaan dan kepengurusan;

 4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;

 5) Keuangan;

 6) Mekanisme keda dan rapat – rapat;

 7) Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi. 

VI. PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

1.   Prinsip Pembentukan Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip – prinsip

sebagai berikut:

            a. transparn, akuntabel, dan demokratis

b. merupakan mitra satuan pendidikan

      2.   Mekanisme Pembentukan a. Pembentukan Panitia Persiapan :

      1)   Masyarakat dan /atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang – kurangnya 5 ( lima ) orang dari kalangan praktisi pendidikan ( seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan(LSM)peduli pendidikan, tokoh masyarakat,tokoH agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

2)   Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a). Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat ( termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah menurut Keputusan ini;

 b). Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;

 c). Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;

 d). Mengumumkan nama – nama calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; e). Menyusun nama – nama anggota terpilih;

 f). Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;

 g). Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala satuan pendidikan. b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk..

3.      Penetapan Pembentukan Komite Sekolah Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, selanjutnya diatur dalam AD dan ART.  

VIII. PENUTUP

   1.  Dalam Pembentukan Komite sekolah, kepala satuan pendidikan dapatberkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

2.  Pembentukan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di Kabupaten/ Kota. Pembentukan Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telepon (021) 57900389, FAX (021) 57900389, Website: www.dewanpendidikan.or.id.,dan www.komitesekolah.or.id; e-mail : dpks@depdiknas.go.id.

SUSUNAN PENGURUS 

KOMITE SEKOLAH / KOMITE MADRASAH

MIN NGLAWU 

Periode : 1 Januari 2009 – 31 Desember 2012

Ketua I                                                   : Murtopo

Ketua II                                                  : Saman

Sekretaris I                                             : Bambang Suryadi

Sekretaris II                                            : Sukiman

Bendahara I                                            : Sarjono Utomo

Bendahara II                                           : Sugino

Humas                                                     : 1. Sardi Dibyomartono

                                                                 2. Yatiman

Pemberdayaan SDM                               : 1. Sriyono, A.Ma.

                                                                 2. Sriyadi Kusuma

Pendanaan                                               : 1. Sarji

                                                                 2. Suyamto

Pembangunan                                          : 1. Ngadiyo

                                                                 2. Paiman Hadiwiyoto

Anggota                                                  : 1. Supomo

                                                                2. Tr Prakoso, S.S

                                                                3. Tarwanto

                                                                4. Suhardi

                                                                5. Jumiyati, S.Ag.

                                                                 Grogol, 30 Desember 2008

                                                                 Kepala MIN Nglawu

                                                                  Muh. Syaifudin, S,Ag.

                                                                  NIP. 150245729